Blora, Momen Pembaruan--- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau lokasi pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Desa Ngelo, Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/10/2023). Percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dilakukan untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menteri Basuki mengatakan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sudah lama direncanakan untuk menambah suplai air bagi daerah kering di Kabupaten Blora dan Bojonegoro dengan membendung Sungai Bengawan Solo.
"Sebenarnya cita-cita membangun Bendung Gerak ini sudah lama, bisa kita lihat langsung di sekitar sini, kering kerontang semua. Tidak ada jalan lain kecuali harus ada air," kata Menteri Basuki.
Menurut Menteri Basuki, Bendung Karangnongko merupakan long storage yang memanfaatkan teknologi bendung gerak di Sungai Bengawan Solo sepanjang 24 kilometer, sehingga nantinya dapat menampung air dengan kapasitas 59 juta m3.
"Kita terlebih dahulu bangun di daerah kering di Sungai Bengawan Solo, jadi tidak menyentuh masyarakat. Kalau sudah jadi kita bangun cofferdam untuk mengalirkan air baru kita bangun bendungannya," kata Menteri Basuki.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 yakni Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara teknis, Bendung ini memiliki luas genangan 1.027 hektare untuk mengairi daerah irigasi seluas 6.950 hektare di Kabupaten Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya.
Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 hektare dan DI Karangnongko Kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare.
"Ini adalah pengecualian, izin keluar dari Bapak Presiden langsung untuk membangun Karangnongko. Sedangkan untuk yang lain tidak ada (pembangunan baru lagi). Semua kita lakukan dengan niat baik. Saya kira kami mendukung sekali usulan masyarakat untuk bisa membangun bendung gerak ini. Pernak-pernik masalahnya pasti ada, terutama masalah sosial. Tetapi kami sudah membangun 61 bendungan dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya yakin pembangunan Bendungan Karangnongko pun akan lancar sampai selesai," kata Menteri Basuki.
Mensesneg Pratikno mengatakan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di Blora dan Bojonegoro melalui sektor pertanian. Di sekitar bendungan rencananya akan dikembangkan sektor agrobisnis secara produktif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat.
"Inti dari kemakmuran adalah air dan konektivitas. Jadi konsep kami, ada air, ada konektivitas, dan ada industri yang mengambil dari produk para petani, jadi itu yang kita harapkan mengangkat kemakmuran di sini," kata Pratikno.
Pembangunan Karangnongko dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan dengan anggaran APBN senilai Rp1, 26 triliun. Paket 1 sudah terkontrak pada September 2023 dengan penyedia jasa PT Waskita Karya (Persero)-PT Hutama Karya (Persero)-PT Pembangunan Perumahan Tbk(KSO). Paket 2 terkontrak Oktober 2023 dengan kontraktor PT Waskita Karya-PT Bangkit Berkah Perkasa-PT Kelman Infra Pratama (KSO). Bendung Gerak Karangnongko ditargetkan sesuai kontrak Desember 2026.
Bendung Gerak Karangnongko juga akan terintegrasi dengan tiga Bendung Gerak di hilirnya, yakni Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat dan Bendung Gerak Sembayat untuk penyediaan air untuk kebutuhan irigasi dan air baku sebesar 1.155 liter/detik pada wilayah hilir Bengawan Solo. Serta diproyeksikan dapat menyuplai air irigasi di kawasan Solo Valley Werken seluas 62.000 hektare.
Hadir dalam peninjauan di Bendung Gerak Karangnongko, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Maryadi Utama, Bupati Blora Arief Rohman dan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto. (*)