Jakarta, Momen Pembaruan--- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (17/10/2023).
Perjanjian Penjaminan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ditandatangani oleh Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) M. Wahid Sutopo selaku penyedia penjaminan pemerintah dan Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspressway Omar Dani Hassan selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dibentuk oleh pemenang lelang yaitu konsorium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya dan PT Acset Indonusa. Sedangkan Perjanjian Regres ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo.
Sebelumnya pada 11 Oktober 2023 lalu juga telah ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir – Ulujami oleh Kepala BPJT dengan Direktur Utama PT. Jakarta Metro Ekspressway dan disaksikan oleh Direktur Bisnis PT. PII.
“Walaupun jalan tol di indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju indonesia maju pada tahun 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan khususnya kepada BUJT agar memperhatikan tata kelola serta kualitas dan estetika pada proyek Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini.
“Saya mengajak kita semua untuk memperbaiki atau meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan bersih, tidak ada mark up, tidak ada korupsi. Estetika jalan tol juga masih perlu ditingkatkan, selalu perhatikan lingkungan dan perbanyak penghijauan. Saya ingin Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini bisa menjadi pilot atau percontohan untuk jalan tol yang lebih baik dan maju” kata Menteri Basuki.
Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsensi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.
“Jadwal konstruksi selama 33 bulan dimulai sejak Juli 2024 hingga Maret 2027 dengan jadwal pengoperasian pada April 2027. Jalan tol ini akan memiliki 3 on/off ramp yaitu on/off ramp yang tekoneksi dengan jalan arteri Pondok Indah, on/off ramp terkoneksi jalan arteri Bampu Apus, serta off ramp terkonseksi jalan Tol Jagorawi sehingga diharapkan dapat mengurangi beban kepadatan lalu lintas di JORR eksisting,” jelas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir.
Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspressway Omar Dani Hassan mengatakan, proyek JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini merupakan salah satu proyek pembangunan jalan tol yang cukup besar saat ini di Jakarta.
“Di dalam menjalankan investasi di bidang infrastruktur, pengelolaan aspek environmental, social, and governance (ESG) berperan penting hampir diseluruh proses, baik di masa pembangunan sampai dengan pengoperasiannya yang bertujuan untuk membangun konektivitas masa depan," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menyampaikan bahwa PT PII selaku Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan penyesuaian tarif, risiko politik temporer dan risiko politik permanen. Penjaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek jalan tol tersebut.
“Skema KPBU yang merupakan bagian dari Innovative Financing yang kami dukung pada proyek jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini sangat dibutuhkan sehingga akan meningkatkan dampak positif yang dirasakan masyarakat, salah satunya dengan kelancaran lalu lintas sehingga mobilitas dan distribusi di masyarakat lebih optimal serta dampak ekonomi pun meningkat,” kata Sutopo.
Turut hadir pada acara penandatanganan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure M. Ramdani Basri. Hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. (*)
