 |
| H. Hendri Pani Dias, S.Ag, MA, Kepala Bidang Penmad Kanwil Kemenag Sumbar, bersama MP, diruang kerja nya |
Padang, MP----- Dengan adanya bantuan - bantuan dari Pusat ini, Bidang Penmad Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh sekolah madrasah dari tingkat MI, MTS, dan MA telah mempunyai kelas digital, seperti apa informasi, berikut dibawah ini laporan lengkap informasi nya.
Tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir dari Renstra ( Rencana Strategis ) Lima Tahun, atau berakhir nya satu Kepengurusan Presiden. Berarti ini adalah capaian terakhir dari program jangka menengah Lima Tahun. Ditahun yang terakhir ini, ada perbedaan - perbedaan kebijakan di Sapras ( Sarana Prasarana) dibanding dengan tahun 2023 ke bawah, khusus yang berkaitan dengan SBSN ( Surat Berharga Syariah Negara ), kata H. Hendri Pani Dias, S.Ag, MA Kepala Bidang Pendidikan Madrasah ( Penmad ) Kantor Wilayah Kementerian Agman Propinsi Sumatera Barat, saat menyampaikan program kegiatan Bidang Penmad tahun 2024, kepada wartawan, diruang kerjanya, Senin (25/3/2024).
Dikatakan Hendri, program kegiatan melalui SBSN tahun 2023 dan tahun sebelumnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui proses di Pokja. Pokja nanti yang menentukan dan memilih perusahaan penyedia jasa yang berhak melaksanakan proyek di Sumatera Barat. Tentu nya dengan kriteria serta syarat - syarat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI.
"Kalau Pokja telah memilih perusahaan, posisi Sumatera Barat tinggal menerima perusahaan yang dipilih. Bisa jadi ada satu dua dalam proses perjalanan nya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan," kata Hendri.
Untuk tahun 2024, proses lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kanwil Kemenag Sumbar dilakukan melalui sistem e katalog, sehingga kewenangan Pokja tidak seperti tahun 2023 lalu. Dengan sistem e katalog, nantinya yang memilih perusahaan pelaksana kegiatan adalah PPK yang ditunjuk oleh Kakanwil Kemenag Sumbar.
" PPK lah nanti memilih para peminat kegiatan yang telah mengajukan dan mendaftarkan perusahaan nya melalui sistem e katalog. Mekanisme nya PPK memilih berdasarkan aturan yang ada termasuk salah satu nya melakukan survei pada lokasi pelaksanaan kegiatan," ungkap Putra Solok ini.
Melalui mekanisme e katalog tidak menutup kemungkinan pelaksana - pelaksana yang telah sukses di tahun - tahun sebelumnya akan direkomendasi kembali untuk bisa mendaftarkan perusahaan nya untuk ikut lelang. Secara fisikologis ada keuntungan bagi pelaksana yang berasal dari Sumatera Barat dibanding non Sumatera Barat, karena mereka merasa memiliki dan berdomisili di Sumatera Barat.
" Kalau kita berkomunikasi konsultasi lebih mudah, itu memungkin kan kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita harapkan," jelas Hendri.
Pada kesempatan itu, Hendri juga menyampaikan mengenai bantuan lain nya diluar SBSN seperti BKBA ( Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi) dimana pola nya sama dengan tahun 2023 lalu. Untuk Bantuan Kinerja diberikan kepada Madrasah yang kinerja nya dibawah standar, sedangkan Bantuan Afirmasi diberikan kepada Madrasah yang berprestasi sebagai respon penguatan.
" Untuk tahun 2023 kita dapat bantuan BKBA sebanyak 90 lembaga/madrasah. Mekanisme seleksi nya dilakukan oleh pusat berdasarkan kemampuan masing - masing madrasah ini dalam memberikan Pelaporan BOS atau keuangan nya di aplikasi yang disediakan, kemudian kemampuan nya membuat evaluasi diri secara jujur di aplikasi, jadi ada dua yakni evaluasi diri dan evaluasi kinerja," sebutnya.
Semua madrasah yang membuat evaluasi diri di aplikasi dinilai oleh pusat, yang nanti menjadi pedoman pusat untuk menyerahkan bantuan yang berkisar sebesar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Adapun persyaratan sekolah atau madrasah yang dapat bantuan yakni yang jumlah siswa nya paling sedikit 60 orang paling banyak per tingkat. Kalau di MI ( Madrasah Ibtidaiyah ) 450 juta, MTS ( Madrasah Tsanawiyah ) 560 juta, dan MA ( Madrasah Aliyah ) 560 juta.
Jadi, masing - masing madrasah membuat meng input data evidence di aplikasi, kemudian dilakukan verifikasi oleh pusat, yang memenuhi syarat keluarlah nanti nama - nama madrasah yang diberikan bantuan. Bantuan yang diberikan itu prosentase nya diatur 10 persen kegiatan digunakan untuk belanja modal termasuk ATK ( Alat Tulis Kantor ), 40 persen untuk sarana prasarana dan 30 persen bisa untuk pembelajaran tergantung nanti kebutuhan masing masing madrasah.
Peran Bidang Penmad adalah mengawal agar madrasah menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan peruntukan. " Jangan nanti alokasi 30 persen untuk pembelajaran digunakan mungkin hanya 10 persen, sisa nya di SPJ kan saja. Atau yang 40 persen untuk sarana prasarana mereka tidak gunakan sesuai untuk itu," kata sosok yang pernah mengecap dunia jurnalistik ini.
Berikutnya dijelaskan juga soal bantuan optimalisasi digital pembelajaran di madrasah dalam bentuk alat berupa LCD dan Laptop. " Jadi madrasah yang membuat proposal ke aplikasi kemudian dinilai oleh pusat. Tahun kemaren ada sekitar 47 madrasah, masing - masing nya mendapat layar monitor LCD dan Laptop yang digunakan untuk pembelajaran di madrasah " ujarnya.
Dengan bantuan ini, targetnya masing - masing madrasah mempunyai kelas digital baik di tingkat MI, MTS, dan MA. " Kelas digital itu, kelas yang bisa dipakai oleh semua kelas yang ada di madrasah, tapi penggunaan nya terjadwal sesuai dengan ditentukan madrasah. Kalau nanti umpannya guru IPA pengen pembelajaran memakai internet masuk ke kelas digital " jelasnya.
Disamping itu, ada bantuan RKB (Ruang Kelas Baru ), kepada madrasah yang mengalami rusak sedang dan ringan yang diberikan setelah madrasah membuat proposal. " Seluruh proposal dari madrasah diusulkan melalui Kanwil, kemudian Pusat nanti memverifikasi lalu memberikan bantuan langsung ke madrasah itu. Ada sekitar 7 sekolah madrasah yang mendapat bantuan RKB," kata Hendri.
Seluruh anggarannya itu tidak ada di Kanwil Kemenag Sumbar, anggarannya dari pusat. " Pusat langsung memberikan alat atau uang ke rekening madrasah, ada 38 lebih madrasah yang kita usulkan, namun yang yang menerima bantuan baru 7," bebernya.
Jumlah Madrasah di Sumatera Barat dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA sebanyak 1026 madrasah. Kalau hanya ditunggu bantuan seperti diuraikan diatas tentu lama waktu nya bisa tercapai.
Makanya, kemaren Kakanwil mengundang semua kepala madrasah agar proses ini didorong dengan mengoptimalkan peran komite yang selama ini peran nya banyak kepada membangun ruang kelas. Sekarang ruang kelas tidak menjadi prioritas lagi, karena difokuskan ke pembelajaran berbasis digital.
" Mungkin tahun ini program yang sama juga ada disekolah SMA dan SMK, kami dengan Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, dan beberapa pihak penyedia yang direkomendasi menteri keuangan, memberikan presentasi dihadapan kepala SMA, SMK, dan Madrasah. Anggarannya bisa jadi sebagian dari dana BOS, tapi yang lebih banyak dari komite, mulai dari pustaka digital sampai ke smart klas," kata Kabid Penmad ini.
Diharapkan nantinya masing - masing madrasah memiliki satu klas smart, klas cerdas, klas pintar. " Jadi anak - anak belajar tidak hanya tiori, misalnya belajar tentang perputaran planet bisa langsung dilihat dilayar LCD yang telah tersambung ke internet," paparnya.
Kepada madrasah yang sudah mendapat bantuan diharapkan alat - alat IT yang diberikan itu di optimalkan untuk pembelajaran, jangan hanya digunakan untuk proses administrasi dijajaran tata usaha, tapi gunakanlah untuk anak - anak dalam proses belajar mengajar supaya nanti bisa menggunakan alat IT, tentu nya madrasah juga harus menyiapkan jaringan wifi dan menambah alat yang ada itu dengan anggaran komite.
Sedangkan bagi madrasah yang belum dapat bantuan, persyaratan yang mesti dan mutlak dipenuhi itu adalah melakukan evaluasi diri madrasah di aplikasi ADM. " Jadi proposal - proposal bersifat manual tidak ada lagi, silahkan isi proposal dengan syarat siswa nya paling rendah 60 orang, paling tinggi sesuai tingkatan, sekaligus mempersiapkan diri untuk membuat pelaporan BOS, pelaporan manajemen keuangannya di aplikasi ADM," ulasnya.
Bagi madrasah yang jumlah siswa nya diatas 540 orang tidak mungkin mendapatkan bantuan BKBA, silahkan mengoptimalkan bantuan dari komite untuk proses digital pembelajaran.
" Jadi komite itu difokuskan tidak lagi ke membangun kelas, tetapi melengkapi prasarana IT di dalam kelas, minimal satu madrasah itu ada satu ruangan smart klas, itu target yang ingin kita capai, " pintanya.
Dijelaskan juga, untuk dana perawatan dan pemeliharaan di madrasah negeri setiap tahun ada anggaran nya dari Kemenag mulai dari Rp 30 juta sampai Rp 60 juta. Dana itu bisa digunakan untuk rehab gedung, cat, dan ATK.
" Kita berharap madrasah negeri dan madrasah swasta tetap mengoptimalkan peran komite sesuai dengan peraturan. Tanpa bantuan dari pihak komite madrasah dengan anggaran yang ada di DIPA itu tidak akan memadai. Berdasarkan PP 48 tahun 2008, pasal 51, 52, 53, sumber dana pendidikan itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (komite)," sebutnya.
" Silahkan madrasah menggunakan sumber dana yang tiga ini, pemerintah pusat masuk ke DIPA termasuk bantuan - bantuan, dari Pemda bisa bantuan hibah, dari masyarakat dalam bentuk komite," sebutnya lagi
Disamping itu, pihaknya tengah mengupayakan ditahun 2024 ini menggerekan program wakaf di sekolah madrasah. Saat ini tengah dilakukan penjajakan bersama Badan Wakaf Indonesia yang ada di Sumatera Barat. Melalui program wakaf ini diharapkan nanti bisa membantu madrasah untuk percepatan proses digital.
" Hanya 1000 rupiah persiswa. Kalau jumlah siswa ada 137 ribu orang berarti ada 137 juta perhari potensi uang terkumpul di madrasah. Wakaf ini yang kita rencanakan di madrasah, sekarang kita menunggu proses SK dari lembaga badan wakaf yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Begitu keluar SK nya nanti kita sosialisasikan, dan melaunching "Gerakan Madrasah Senin Berwakaf".
Dana yang terkumpul direncanakan nanti nya membangun Labor - Labor digital di seluruh Madrasah yang ada di Sumatera Barat. " Selama ini Labor yang kita gunakan atas kerjasama UNP dan UIN, dengan wakaf ini pembangunan Labor di madrasah bisa kita wujudkan," harapnya sembari menegaskan setelah SK nya keluar insyaallah tahun ini program Senin berwakaf di sekolah madrasah di Sumatera Barat, segera dapat di launching.
 |
| Pejabat Pembuat Komitment, Ahmad Negara Dalimunte, bersama MP dikantor nya |
PPK Ahmad Negara Dalimunte : Perusahaan Diminta Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Mekanisme Kontrak !
Dalam pelaksanaan kegiatan melalui SBSN tahunn2024, Kementerian Agama RI sudah mengarahkan untuk pemilihan penyedia barang dan jasa melalui sistem e katalog. Namun ada sedikit kendala pada jumlah perusahaan yang terdaftar di sistem e katalog jenis pengadaan barang.
" Tapi kita tetap upayakan di optimalkan. Dalam melaksanakan kegiatan ini kita juga dapat pendampingan dari inspektorat. Pada bulan Februari kemaren sudah ada kunjungan dari inspektorat melihat langsung langkah - langkah yang sudah dilakukan, dan semua nya sudah kita laporkan kepada inspektorat," sambung Dalimunte.
Secara berkala, setiap Minggu kami mengirim laporan kepada inspektorat, ini sebagai tindak lanjut bagaimana upaya bersama agar pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Melalui sistem e katalog ini, perusahaan yang terpilih nanti adalah perusahaan yang memiliki modal yang cukup, peralatan yang lengkap, serta didukung oleh personilnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sebelum nya kelemahan perusahaan ada di tiga hal itu.
"Misalnya mereka tidak punya kelompok pekerja sendiri yang biasa dipakai, ketika pekerjaan terhenti mereka susah mencari pekerja lagi. Ketika dapat pekerja pun terkadang tidak sesuai dengan ritme yang kita butuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kita berharap perusahaan perusahaan yang kita tunjuk mampu disitu terutama menyediakan alat, tenaga kerja dan juga finansial nya," harapnya.
Menyikapi kondisi pada tahun anggaran 2023 lalu, pihaknya menekan bahwa peraturan mengenai pelaksanaan pekerjaan sudah tertuang dalam perjanjian kontrak. Untuk itu pihaknya meng agendakan sekali dua Minggu melakukan rapat evaluasi dikantor diresiket yang ada dilokasi pekerjaan.
" Disamping berkunjung kelapangan, kita juga melakukan rapat bersama dikantor diresiket nya. Kita melihat mengevaluasi progres dilapangan seperti apa, ketika ada ditemukan masalah langsung kita buatkan perintah atau himbauan kepada rekanan untuk menyelesaikan permasalahan nya itu," jelasnya.
Permasalah dilapangan yang ada seperti lambatnya pekerjaan, setelah dianalisa ternyata kontraktor harus menambah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga hal lain nya seperti tidak tersedia bahan atau material berarti kontraktor tidak punya uang. " Kita minta kontraktor nantinya memahami hal itu, karena perusahaan yang terseleksi melalui sistem e katalog dianggap memiliki kemampuan. Tapi terkadang antara yang tercatat di e katalog belum tentu ril dimiliki oleh perusahaan misalnya dia menyatakan punya alat tahu nya tidak lengkap," kata Munte.
Melalui e katalog pihaknya hanya berkontrak berdasarkan volume - volume pekerjaan dimana perusahaan menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan itu, inilah nanti yang di tagih.
" Jangan sampai kejadian tahun lalu, mengaku siap melaksanakan pekerjaan ternyata selama 4 bulan atau 3 bulan ternyata sesuai time schedule dia terlambat, disitu tentu kita tegur, dan mengingatkan kembali ke mekanisme yang dituangkan kedalam kontrak " ucapnya. (D/MP)
