Jakarta, MP----- Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp116,23 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan dalam RAPBN Tahun 2025 tersebut telah dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk program Padat Karya untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V DPR RI pada Raker Komisi V dan Menteri PUPR
tanggal 9 September 2024, terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi
Rp6,89 Triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun, jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung DPR, Rabu (18/9/2024).
Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Menteri Basuki bahwa Program Padat Karya di Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.
"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," kata Menteri Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
"Peruntukan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut untuk program Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp19,50 triliun. Lokasi sekolah
berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Program Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar
Rp11,98 triliun, dan Program Non Quick-Win Keberlanjutan Pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun," ujar Menteri Basuki.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesimpulan rapatnya menyampaikan, Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp40,59 triliun.
"Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan, serta usulan dari Komisi V DPR RI," kata Lasarus.(*)
