 |
| H. Muharlion, S.pd, Tokoh Masyarakat sekaligus Kader Partai PKS memberikan tanggapan kepada media mp |
Padang, MP----- Terkesan arogan dan mengeluarkan kata - kata kurang pantas dihadapan para stafnya, bahkan mengatakan tidak takut dengan anggota DPRD Sumbar termasuk dari Partai PKS, Kepala Dinas Pertahor (Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura) Sumbar Febrina Tri Susila Putri menuai kritikan dari tokoh masyarakat dan politikus.
Seperti dikutip melalui hariansinggalang.co.id, Kepala Dinas Pertahor Sumbar dalam sebuah apel mengatakan " Saya kira orang propinsi ini hebat - hebat, ternyata lebih rendah kemampuannya dari orang Kabupaten,".
Tidak sampai disitu, dalam sebuah rapat pun, Kadis Pertahor ini juga mengatakan " Jangankan partai lain, PKS saja tidak saya kerjakan kalau tidak sesuai dengan aturan saya, apakah itu Buya Muchlasin, bapak Budiman, Buya Rahmat Saleh dan pak Iphan pun tidak ada beda bagi saya ".
Ketika dikonfirmasi kepada Febrina Tri Susila Putri Kepala Dinas Pertahor Sumbar, Selasa (25/6/2024), mengatakan akan menyelesaikan secara internal Pemprov Sumbar. " Ini akan kita selesaikan secara internal sesuai dengan aturan yang berlaku, " jawabnya singkat.
Menanggapi karakter Febrina Tri Susila Putri Kepala Dinas Pertahor Sumbar ini, tokoh masyarakat sekaligus kader Partai PKS, H. Muharlion, S.pd kepada wartawan mengatakan, selaku Kepala OPD harus memahami undang - undang tentang pemerintahan Daerah bahwa DPRD itu mitra dari pemerintah daerah.
" Dewan itu juga punya fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah undang - undang, jadi harus saling menghargai dan saling menghormati, " kata Muharlion, Senin 17 Februari 2025.
Dikatakan Muharlion, DPRD yang punya fungsi pengawasan, penganggaran, legislasi yang tentu akan tetap berhadapan dengan OPD terkait, sebagai mitra sudah seharusnya membangun kolaborasi.
" Memang atasan mereka langsung adalah gubernur, mereka sebagai perpanjangan tangan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan tentu harus tetap membangun kolaborasi dengan DPRD tidak boleh arogan, karena kita sama - sama membangun kepentingan masyarakat, " kata Muharlion mengingatkan.
Seluruh elemen itu harus berkolaborasi untuk membangun Sumatera Barat, tidak ada yang boleh ditinggalkan, DPRD punya peran. " Kalau DPRD tidak sepakat dengan anggaran juga masalah nanti, maka jangan sampai ada yang merasa lebih hebat, termasuk juga gubernur, gubernur adalah mitra pemerintah daerah adalah mitra DPRD juga, cuma kan tidak semungkin seluruh agenda - agenda rapat DPRD, gubernur hadir, itulah diwakilkan dengan dinas yang ada, kalau bagian Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura hortikultura dengan Dinas Pertahor, kalau berkaitan dengan urusan pembangunan tentu dengan Dinas PU dan SDABK, dan di DPRD sudah ada komisi - komisi terkait dengan bidang itu, " katanya menegaskan.
LRI Minta Gubernur Ganti Kadis Pertahor Sumbar
Sementara itu, Tim Investigasi Reclassering Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Bader Syamsu berharap kepada Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Roseimy Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada tahun 2024, segera mengganti Kepala Dinas Pertahor Sumbar Febrina Tri Susila Putri, karena sudah memperlihatkan contoh kurang baik kepada stafnya, bahkan pernyataan - peryataan yang dilontarkan cendrung memicu hubungan tidak baik dengan lembaga DPRD.
" Buya Mahyeldi harus bergerak cepat mengganti Kepala Dinas Pertahor Sumbar ini, sikap arogan kepada stafnya dan tidak mempedulikan undang - undang, sehingga DPRD pun tidak dianggapnya sebagai mitra pemerintah daerah yang mesti saling menghargai dan menghormati " kata Bader kepada wartawan di Padang, Senin (17/2/2025).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan juga sudah memberi lampu hijau memperbolehkan Kepala Daerah yang baru dilantik mengganti para kepala OPD, supaya program unggulan yang dijanjikan pada waktu kampanye dapat dilaksanakan secepatnya.
" Kepala Daerah yang dilantik bisa langsung mengganti kepala OPD, agar memudahkan kepala daerah melaksanakan program - program sesuai harapan masyarakat, " pungkasnya. (Rj/mp)
