 |
| Fauzi Bahar Datuk Nan Sati Ketua LKAAM Sumatera Barat |
LKAAM Sumbar mengajak Gubernur, Bupati, dan Walikota duduk bersama membuat peraturan dalam menangkal pengaruh negatif dikalangan anak kemenakan di Minangkabau. Hidupkan kembali peran lembaga adat untuk memperbanyak kegiatan positif untuk anak kemenakan di Minangkabau.
Padang, MP----- Generasi Milenial (Generasi Y) dan Generasi Z (Gen Z) di ranah Minang saat ini cendrung melakukan kegiatan - kegiatan negatif seperti tawuran, balap liar, narkoba, LGBT dan hal negatif lainnya. Menurut Ketua LKAAM ( Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ) Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuk Nan Sati, hal itu perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Di Minangkabau ini sangat lengkap, ada ulama, tokoh adat, cerdik pandai, sama dengan negara, berdiri atas tiga kekuatan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. " Sebetulnya di Minang ini sama dengan negara, juga ada cadiak/cerdik pandai didalam pemerintahan, ada alim ulama untuk agama, ada Ninik Mamak untuk kegiatan, seandainya ini dihidupkan kembali, " kata Ketua LKAAM Sumbar ini.
" Dulu ka manakan baraja nyo ka mamak, mamak barak ka panghulu, panghulu baraja ka mufakat, mufakat baraja ka nan bana, dan nan bana itu Allah SWT, " sambungnya dengan logat Minang.
Lebih lanjut mantan Waliko Padang dua periode ini mengungkapkan, di Ranah Minang bukan barajo, tapi baraja (belajar), mamak itu teladan bagi kemenakan. Makanya dulu seorang mamak mengkondisikan dirinya beriwibawa, tidak mau bermain dengan anak muda, kalaupun duduk dilapau/warung mamak itu memilih diam, karena mamak itu tauladan, tempat belajar.
Dan di Minangkabau itu menganut azaz musyawarah mufakat, tidak ada voting, karena mengambil keputusan yang benar bisa dilapau/diwarung, disurau/dimushola, dangau. " Lapau tempat bermasyarakat, surau tempat aqidah, dangau tempat mencari nafkah, sawah dan ladang, " sebutnya.
Menyinggung mengenai tawuran, balap liar, narkoba, dan LGBT yang erkembang saat ini sudah tidak sesuai dengan prilaku orang Minangkabau. " Kalau bicara tawuran, dulu tawuran itu di Minangkabau sportif tidak ada menggunakan senjata tajam, kalau pakai senjata tajam kita dikatakan kawan - kawan pengecut, jadi tidak ada di Minang itu tawuran pakai senjata tajam, tawuran itu sportif pakai tangan kosong tidak memakai senjata tajam, " ungkapnya.
Ketua LKAAM Sumbar melihat apa yang terjadi hari ini sesuai dengan kemajuan zaman. Selaku Ninik Mamak tentu ingin menyelamatkan anak kemenakan dari berbagai bentuk pengaruh negatif yang merusak hidup dan masa depan. " Saya sebagai Ninik Mamak, siapa saja di Minangkabau, apa saja suku nya, dimana saja kampungnya, saya Datuk nya, saya Mamak nya, saya ingin menyelamatkan ke menakan kita ini seluruhnya, " katanya.
Untuk itu Ia mengajak Gubernur, Bupati, dan Walikota duduk bersama membuat peraturan guna menangkal pengaruh negatif yang terjadi dikalangan anak kemenakan pada hari ini, dorong alim ulama, Bundo Kanduang, dan LKAAM sebagai pemangku adat membuat kegiatan - kegiatan yang menggerakkan anak kemenakan pada hal yang bersifat positif. " Handphone ini, sepuluh tahun lagi masih bebas seperti hari ini, saya tidak percaya anak gadis, anak kemenakan kita besok sepuluh persen saja masih gadis masih suci tidak percaya, dari sekarang ini lah kita bikin peraturan nya, toh secara nasional sudah ada undang - undang nomor 17 tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, artinya pusat saja sudah mengakui, sekarang aplikasinya apa, tentu duduk bersama lah Bupati, Walikota dan Gubernur untuk melakukan ini, " himbaunya.
Diakuinya sampai hari ini, LKAAM sebagai lembaga adat sulit menggerakan anak kemenakan karena tidak pernah mendapat dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun demikian 4 tahun sudah memimpin LKAAM Sumbar, kegiatan adat di Sumatera Barat tetap berjalan serta mendapat fasilitasi dari LKAAM Sumbar.
" Saya belum pernah bicara empat tahun jadi ketua disini, hari ini saya harus bicara, sampai detik ini LKAAM tidak dapat duit satu sen pun dari Provinsi, bagaimana kita gerak kan anak kemenakan kita, begitujuga Bundo Kanduang, harus ada. Jadi seperti Pramuka, Palang Merah, KONI itu kan rutin dananya dari Pemprov Sumbar, hendaknya Bundo Kanduang, Alim Ulama, sama pemangku adat LKAAM ini mendapat porsi anggaran yang sama, " imbuhnya. (RJ/mp)
